Pantau - Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Persetujuan tersebut mengacu pada Surat Menteri Pertahanan RI kepada Ketua DPR RI Nomor B/1845/M/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026 dengan nilai hibah mencapai 54.022.426,67 euro.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyatakan, "Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia."
Kesiapan Operasional dan Transfer Teknologi
Komisi I DPR RI menegaskan bahwa penerimaan alutsista strategis tersebut harus diikuti dengan penyusunan doktrin operasional yang matang agar kapal induk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pertahanan negara.
Komisi I DPR RI juga menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi syarat penting dalam pengoperasian kapal induk pertama yang akan dimiliki Indonesia.
Selain itu, kapal hibah tersebut diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi TNI dan Kementerian Pertahanan sekaligus wahana alih pengetahuan serta transfer technology militer.
Utut mengungkapkan, "Kapal hibah ini harus memberikan pembelajaran serta alih pengetahuan teknologi militer secara nyata bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan industri pertahanan nasional."
Komisi I DPR RI juga mendorong pelibatan industri pertahanan nasional dalam proses penerimaan kapal induk untuk memperkuat kemampuan pertahanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat kemandirian industri strategis dalam negeri.
Pemerintah Siap Menindaklanjuti Catatan DPR
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan apresiasi atas persetujuan seluruh fraksi di Komisi I DPR RI terhadap penerimaan hibah kapal induk tersebut.
Donny menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh catatan yang disampaikan Komisi I DPR RI sebagai bagian dari proses implementasi penerimaan hibah.
Ia mengatakan, "Catatan-catatan tadi akan menjadi perhatian kami, terutama terkait anggaran, penyelesaian doktrin, serta pelibatan industri pertahanan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kita."
DPR RI juga menegaskan dukungan terhadap modernisasi alat utama sistem persenjataan nasional yang harus disertai kesiapan operasional, keberlanjutan anggaran pengoperasian kapal induk, serta terwujudnya transfer technology dan penguatan industri pertahanan dalam negeri.
