Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengungkap keluhan warga di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang merasa ditelantarkan oleh pemerintah.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kamis (16/7), Deddy mengatakan kondisi di perbatasan Kaltara semakin mengerikan karena ketiadaan akses jalan.
Ia menyebut kondisi itu membuat warga kesulitan mendapat pasokan sembako dan bahan bakar minyak (BBM). Belum lagi, kondisi listrik yang hanya menyala sekitar empat jam setiap hari.
"Hari-hari ini semakin mengerikan, karena apa? Karena ketiadaan akses jalan itu maka untuk mendapatkan sembako juga enggak bisa, Pak. Mendapatkan BBM enggak bisa, listrik rata-rata sudah turun 4 jam per hari. 1-2 bulan lagi mungkin udah enggak ada listrik, Pak, di daerah perbatasan Kalimantan Utara," kata Deddy.
Ia mengatakan Kaltara adalah daerah yang memiliki perbatasan darat paling panjang di Indonesia.
Deddy berharap Kemdagri bersama BNPP mendorong kementerian lain untuk memperhatikan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara.
"Kasihan warga-warga di pedalaman itu.
Kalau sakit sudah pasti mati, Pak. Enggak mungkin dibawa ke mana-mana ditandu menembus hutan Kayan Mentarang itu enggak mungkin, Pak. Ini kita bicara manusia gitu. Jadi saya berharap agar PU, Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana Pak," ujarnya.
Ia menyebut warga mengancam pindah ke Malaysia jika mereka tidak dipedulikan oleh pemerintah.
"Kemarin mereka menemui saya waktu saya ke dapil, Pak. Mereka bilang begini 'kami cinta negara ini Pak tapi kalau kami diterlantarkan terus sudah kami pindahkan saja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?'," ujar Deddy
"Masalahnya kemanusiaan. Sembakonya enggak ada, listriknya enggak ada. Kalaupun ada BBM mati tiga puluh ribu per liter barangnya aja nggak ada gitu," imbuh dia.
Deddy meminta masalah itu disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.
"Saya mohon perhatian ini agar disampaikan kepada Bapak Presiden karena ini menyangkut manusia-manusia di perbatasan yang sudah sejauh ini menjaga integritas wilayah kita," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan memang ada masalah akses jalan di wilayah Krayan, Kalimantan Utara.
"Mengenai akses jalan terutama yang memang ke Krayan kita tahu ini memang jadi problem lama, sudah ada memang potongan jalan tapi memang belum penuh," ujarnya.
Ia mengatakan akan menindaklanjuti masalah itu dan membicarakannya dengan Menteri PU dalam waktu dekat.
"Kami akan melakukan rapat untuk memfollow-up ini dan saya akan naikan isu ini untuk menjadi target kegiatan dari Menteri PU, karena ini memang fakta yang masyarakat kita alami, Pak. Dampaknya luas," katanya.
