Bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 pada 2026 mulai memanas. Sejumlah tokoh telah menyatakan kesiapan maju, sementara nama-nama lain juga mulai mencuat sebagai kandidat yang berpotensi bertarung memperebutkan kursi ketua umum.
Di tengah menghangatnya dinamika tersebut, muncul berbagai pandangan mengenai arah kepemimpinan PBNU ke depan, syarat pencalonan, hingga polemik larangan rangkap jabatan. Sejumlah tokoh, mulai dari Cak Imin, Gus Yahya, Gus Ipul, hingga jajaran pengurus PBNU, turut menyampaikan sikap dan pandangannya menjelang pelaksanaan Muktamar.
Berikut rangkumannya.
KH Zulfa Mustofa Siap Maju Caketum PBNU
Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum PBNU apabila mendapat amanah dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
"Kalau aspirasi dari cabang dan wilayah meminta, itu sangat kuat. Saya tidak bisa menolak," ujar Kiai Zulfa, dikutip Sabtu (11/7).
Dukungan terhadap pencalonan Kiai Zulfa juga disampaikan Ketua Lembaga Dakwah PBNU, KH Abdullah Syamsul Arifin atau Gus Aab.
"Beberapa bulan terakhir banyak pengurus wilayah dan pengurus cabang yang datang langsung kepada Kiai Zulfa dan meminta beliau ikut mengambil bagian dalam proses suksesi kepemimpinan di Nahdlatul Ulama," ujar Gus Aab, dikutip Sabtu (11/7).
Cak Imin Sebut PBNU Butuh Pemimpin Baru yang Fresh
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membutuhkan sosok pemimpin baru yang membawa perubahan.
“Ya, pemimpin yang baru. Saat ini butuh pemimpin baru yang fresh karena yang lama sudah 5 tahun enggak ada perubahan,” kata Cak Imin usai menghadiri Nobar Piala Dunia 2026 bersama PKB di Jakarta, Minggu (12/7).
Cak Imin tidak menyebut nama figur yang dianggap layak memimpin PBNU.
“Nanti,” ujar Cak Imin singkat.
Gus Yahya Siap Maju Lagi sebagai Caketum PBNU di Muktamar 2026
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan siap kembali maju sebagai calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU ke-35 tahun 2026.
“Concern saya adalah bahwa ya, saya sudah menyatakan saya maju lagi sebagai calon, alasannya sudah saya jelaskan,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/7).
Gus Yahya mengatakan seluruh pengurus cabang, para kiai, hingga masayikh telah memahami dinamika tersebut.
“NU ini sudah dewasa, masayikh-masayikh itu sudah ngerti ukurannya. Sudah ngerti speknya ketua umum seperti apa. Jadi itu cuma soal teknis saja, soal tata cara pemilihan, dan nanti kita serahkan kepada muktamar,” ucap Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/7).
Gus Yahya: Yang Mengaku Direstui Presiden Maju di Muktamar PBNU, Pasti Bohong
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah adanya campur tangan Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, pihak yang mengaku mendapat restu Presiden untuk maju dalam kontestasi Ketua Umum PBNU dipastikan tidak benar.
“Kalau ada yang mengeklaim bahwa dia, misalnya, direstui bahkan diperintah oleh Presiden, pasti bohong,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/7).
Gus Yahya mengaku mendengar adanya pihak yang mengeklaim maju dalam Muktamar ke-35 NU karena mendapat restu Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menilai hal tersebut tidak mungkin terjadi karena pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri proses internal NU.
“Ya kemarin kita dengar-dengar sih ada yang mengaku saya ini maju karena direstui oleh Presiden misalnya begitu, itu pasti bohong. Karena enggak ada kepentingan pemerintah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengakui selalu ada pihak-pihak yang ingin memengaruhi dinamika organisasi. Namun, menurutnya, NU selama ini mampu menjaga independensinya dan ia juga tidak melihat adanya kepentingan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan intervensi terhadap Muktamar NU.
“Saya tidak melihat juga kepentingan Presiden atau Istana misalnya untuk mempengaruhi, cawe-cawe terkait dengan NU ini. Buat apa? Enggak ada gunanya bagi pemerintah, enggak ada gunanya bagi Presiden sendiri,” tutur dia.
Menurut Gus Yahya, isu mengenai restu Presiden tidak akan memengaruhi para pemilik suara di tingkat cabang karena karakter NU sejak awal memang independen. Ia meyakini Presiden Prabowo menghormati NU dan organisasi memiliki ketahanan untuk menjaga independensinya apabila ada pihak yang mencoba mengintervensi Muktamar.
“Kalau ada yang mau coba-coba ya silakan nanti merasakan akibatnya. Saya yakin sekali bahwa NU punya sistem ketahanan yang bukan hanya lahiriah, tapi juga ketahanan rohaniah yang dapat menjaga integritasnya sebagai Jam’iyah Diniyah Islamiyah,” pungkasnya.
Gus Ipul Sebut Syarat Caketum PBNU Harus Didukung Minimal 99 Suara
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan syarat dukungan bagi calon Ketua Umum PBNU akan ditetapkan melalui pembahasan tata tertib dalam Muktamar NU.
"Belum ditentukan sekarang, nanti pada saat pembahasan tata tertib biasanya dilakukan pembahasan. Biasanya didukung minimal 99 suara atau mungkin juga lebih atau kurang, itu tergantung. Tapi biasanya yang menjadikan standar itu 99 suara," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7).
Selain membahas syarat pencalonan, Gus Ipul juga menyinggung aturan mengenai Ketua Umum PBNU yang tidak diperbolehkan merangkap jabatan.
"Ya, memang hasilnya seperti itu, jadi hasil di Lampung seperti itu," ujarnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7).
Gus Ipul Ungkap Bursa Calon Ketum PBNU: Kiai Zulfa-Nasaruddin Umar
Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkap sejumlah nama yang akan maju ke bursa Ketua Umum PBNU di Muktamar ke-35.
“Ya saya kira udah banyak nama-nama ya di antaranya ada Kiai Zulfa Mustofa, ada Gus Yusuf Chudlori, ada Gus Salam Shohib, ya ada juga Gus Kikin ya Ketua PWNU Jawa Timur, dan ada juga Prof Nasaruddin Umar,” ucap Gus Ipul di DPR, Rabu (15/7).
Terkait apakah Nasaruddin harus mundur terlebih dahulu, Gus Ipul menyebut hal itu tergantung Muktamirin.
“Oh saya kira iya itu, pasti (tak ada cawe-cawe). Presiden tahu betul Nahdlatul Ulama, memahami betul Nahdlatul Ulama, dan presiden kenal dengan semua tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama,” tutur dia di DPR, Rabu (15/7).
Gus Ipul soal Cak Imin Sebut PBNU Butuh Pemimpin Fresh: Baik untuk Didiskusikan
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespons wacana yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengenai perlunya sosok baru untuk memimpin PBNU.
"Saya kira wacana apa pun menjelang muktamar baik untuk didiskusikan. Apa yang disampaikan oleh Cak Imin baik untuk kita diskusikan bersama-sama dan ini bisa jadi masukan untuk muktamar," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7).
Ia mengatakan seluruh pandangan yang berkembang, baik dari internal maupun pihak lain, dapat menjadi bahan pembahasan dalam sidang-sidang komisi Muktamar PBNU.
"Jadi setiap pandangan dari mana pun itu baik untuk kita akomodasi, kita jadikan inspirasi dan kita tindak lanjuti dalam sidang-sidang komisi. Nanti bisa jadi dijadikan rekomendasi," ujarnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7).
Menag Maju Ketum PBNU, Gus Ipul: Aturan Rangkap Jabatan Diputus Muktamirin
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan Menteri Agama Nasaruddin Umar akan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35.
"Nah itu tergantung Muktamirin ya. Ketentuannya sudah ada, ya kemudian apakah ketentuan itu akan diubah atau diteruskan itu semua tergantung Muktamirin. Kemudian ketentuan itu akan diterapkan pada Muktamar ini atau pada Muktamar yang akan datang itu semua tentu tergantung Muktamirin," kata Gus Ipul di DPR, Rabu (15/7).
Ia menjelaskan, aturan tersebut merupakan hasil keputusan Muktamar NU di Lampung lima tahun lalu.
"Oh saya kira iya itu, pasti (tak ada cawe-cawe). Presiden tahu betul Nahdlatul Ulama, memahami betul Nahdlatul Ulama, dan presiden kenal dengan semua tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama," ujarnya di DPR, Rabu (15/7).
Sekjen PKB: NU Perlu Refreshing Kepemimpinan, Bukan yang Sekarang
Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hasanuddin Wahid menilai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membutuhkan penyegaran kepemimpinan menjelang Muktamar ke-35.
"Kalau saya sih menganggap bahwa NU perlu di-refreshing. Jadi di-refresh lah ya. Kenapa? Karena tanpa ada refreshing ini, akan menjadikan peran, fungsi, marwah, martabat NU ke depan dalam kehidupan beragama, kemasyarakatan, kebangsaan akan semakin terpuruk," kata Hasanuddin dalam Diskusi Publik Ruang Temu AI & Agama di Kantor DPP PKB, Rabu (15/7).
Ia menilai, dalam lima tahun terakhir masyarakat lebih sering menyaksikan konflik di kalangan elite NU dibanding kiprah organisasi dalam mengayomi warga.
"Silakan dipilih mau siapa pun yang penting yang bukan sekarang. Cari yang kemudian lebih meneduhkan, yang bisa ngayomi, yang nggak suka mengumbar konflik," katanya dalam Diskusi Publik Ruang Temu AI & Agama di Kantor DPP PKB, Rabu (15/7).
Waketum PBNU Tegaskan AD/ART Larang Rangkap Jabatan Ketum PBNU
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni menegaskan bahwa larangan mengenai rangkap jabatan bagi Ketua Umum PBNU diatur dalam ART organisasi.
"Ada ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan diatur di dalam ART Pasal 51 ayat (6) dan Perkum No. 12 Tahun 2025 tentang Rangkap Jabatan," kata Amin kepada wartawan, Rabu (15/7).
Amin menjelaskan, hal itu bukan aturan yang baru dibuat.
"Di NU tidak ada mekanisme pendaftaran calon Ketua Umum. Tapi PWNU dan/atau PCNU dan/atau PCINU sebagai pemegang kedaulatan lah yang berhak mengajukan calon Ketua Umum," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/7).
