ARTIKEL ini dibuat setelah saya terinspirasi pidato Presiden Prabowo di Hari Koperasi ke-76, 12 Juli 2026, di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Presiden akan menghajar koruptor tanpa pandang bulu.
Terlalu banyak maling-maling yang telah mencuri uang rakyat. Dan untuk itu Presiden berjanji akan menertibkan semua itu.
Kalimat itu diucapkan Presiden Prabowo di Peringatan Hari Koperasi Nasional. Nada suaranya tidak menawar.
Tatapannya lurus. Di hadapan koperasi, simbol ekonomi gotong royong, beliau menyinggung BUMN, dan meletakkan satu garis tegas: BUMN-BUMN itu akan ditertibkan, karena selama ini BUMN itu sumber korupsi. (kompas.com, 12 Juli 2026)
Negara sudah lelah. Lelah ditipu. Lelah dirampok. Lelah melihat uang rakyat yang seharusnya jadi sekolah, jadi rumah sakit, jadi jalan, justru menguap di meja-meja yang katanya terhormat.
Pidato itu bukan sekadar retorika, tetapi suatu ultimatum.
Ultimatum itu berlaku untuk semua. Tidak hanya untuk pejabat di kementerian.
Ultimatum dari Presiden juga untuk mereka yang bekerja di kampus, di lembaga pendidikan, di ruang-ruang tempat keputusan akademik dibuat, karena selama ini mereka terlalu nyaman hidup di zona yang dianggap masyarakat sebagai tempat yang bersih, suci, dan beradab.
Menganggap korupsi hanya urusan KPK. Menganggap pemberantasan hanya tugas penegak hukum.
Juga tugas para dosen untuk mengajarkan betapa berbahayanya korupsi bagi pembangunan peradaban.
Padahal pangkal korupsi ada di cara manusia berpikir, cara manusia bekerja, dan cara manusia mendidik.
Ketika Angka Menggantikan Makna
Selama bertahun-tahun kita hidup dalam perbudakan angka. Di kampus, kebanggaan diukur dari peringkat dunia, dari jumlah publikasi, dari berapa banyak MoU yang diteken.
Di birokrasi, keberhasilan diukur dari serapan anggaran, dari berapa proyek yang selesai tepat waktu, dari tebalnya laporan pertanggungjawaban.
Kita lupa bertanya: lalu rakyatnya bagaimana?
Angka itu menipu, karena angka bisa dibuat baik atau buruk, yang artinya angka itu bisa direkayasa.
Proyek bisa dinyatakan 100 persen selesai padahal yang dibangun hanya papan nama. Laporan bisa terlihat sempurna padahal di dalamnya penuh kebohongan.
Ketika tolok ukur kita hanya angka, maka manusia akan mencari jalan pintas.
Mengapa harus bekerja jujur selama delapan bulan, kalau bisa “dirapikan” dalam delapan hari? Mengapa harus menyelesaikan masalah akar, kalau cukup membuat presentasi yang meyakinkan?
Presiden, dalam pikiran saya, mengingatkan bahwa kekayaan negara kita sangat besar. Tapi kekayaan itu bocor.
Nikmati Fitur Lengkap KARIN dengan KOMPAS.com PLUS
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.
