JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat rencana aksi gembok dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional yang dilontarkan asosiasi mitra berpotensi bisa jadi bumerang bagi mitra MBG.
"Ibarat gayung bersambut, ancaman gembok dapur bisa menjadi efek bumerang bagi mitra strategis MBG," kata Jamiluddin, dikutip Kamis (16/7/2026).
Ia melihat, rencana aksi tersebut mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang sejak awal menolak Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Sikap tegas itu semakin mengemuka setelah banyaknya penerima manfaat MBG yang keracunan dan petinggi BGN yang tersandung kasus korupsi.
Karena itu menurutnya gertakan tersebut akan dimanfaatkan kelompok penolak MBG untuk mendesak pemerintah untuk secepatnya menghentikan Program MBG.
Keinginan mitra strategis MBG itu ditunggu oleh kelompok yang memang menginginkan program MBG dihentikan.
"Kelompok ini seperti mendapat peluru baru untuk semakin menekan pemerintah agar mengalihkan anggaran Program MBG ke pendidikan dan kesejahteraan pendidik," ucapnya.
Menurutnya jika dapur MBG mogok masal dilakukan untuk waktu yang lama, maka Program MBG tidak dapat berjalan.
"Dengan begitu, kelompok ini berharap Program MBG dihentikan oleh pemerintah," ucapnya.
Ancam Gembok Dapur
Sebelumnya diberitakan, sejumlah asosiasi yang yang tergabung dalam Presidium Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan rencana aksi mogok massal secara nasional dapur program MBG di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional," kata Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng ditemui seusai RDPU dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/7/2026).
Mereka menyayangkan penghentian kerja sama oleh Badan Gizi Nasional (BGN) secara sepihak.
Asosiasi menyatakan siap menghentikan operasional dapur secara nasional jika proses pembenahan tata kelola tidak rampung hingga pertengahan Agustus mendatang.
"Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Dan kami kawan-kawan sudah setuju, kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu," tuturnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarangNikmati Fitur Lengkap KARIN dengan KOMPAS.com PLUS
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.