PADANG, KOMPAS.com – Kasus peledakan bom rakitan di MAN 3 Kota Padang, Sumatera Barat, dinilai bukan sekadar tindak kriminal, melainkan cerminan persoalan yang lebih kompleks, yakni perundungan di sekolah dan paparan radikalisme di ruang digital.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (14/7/2026), ketika seorang siswa berinisial R (17) diduga meledakkan bom rakitan berkekuatan rendah di depan ruang kelas XII IPS 7 saat jam istirahat. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut.
Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap dugaan motif pelaku berkaitan dengan perundungan yang dialaminya.
Pengamat terorisme Al Chaidar menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan karena menunjukkan adanya keterkaitan antara persoalan psikososial remaja, budaya perundungan, dan mudahnya akses terhadap konten ekstrem di internet.
Perundungan Bisa Memicu Aksi Teror Individual
Menurut Al Chaidar, perundungan di sekolah tidak lagi bisa dianggap sebagai kenakalan remaja biasa.
Ia mengatakan, ketika sekolah gagal menangani persoalan tersebut secara serius, korban yang merasa tertekan dapat mencari cara untuk melawan, termasuk melalui tindakan ekstrem.
"Ketika sekolah gagal menyelesaikan persoalan ini secara serius, korban yang merasa terdesak akan mencari berbagai cara untuk melakukan perlawanan," ujarnya.
Menurut dia, aksi teror kini tidak selalu dilakukan oleh jaringan terorganisasi, tetapi juga dapat dilakukan individu yang memiliki motif balas dendam.
Permasalahannya, penggunaan bom bersifat tidak selektif sehingga dapat melukai orang-orang yang tidak menjadi sasaran.
Al Chaidar menilai pola semacam ini pernah muncul dalam sejumlah kasus sebelumnya.
Ia mencontohkan kasus di SMAN 72 Jakarta, ketika korban perundungan disebut nekat merakit bom setelah terpapar paham radikal melalui internet.
Ruang Digital Jadi Pintu Masuk Radikalisme
Al Chaidar mengatakan, media sosial dan platform percakapan menjadi ruang yang mudah diakses remaja untuk mencari pelarian atas persoalan yang mereka hadapi.
Menurut dia, platform seperti Telegram maupun Facebook masih memiliki grup-grup terbuka yang menyebarkan paham radikal.
Ketika korban perundungan bergabung ke dalam grup tersebut, proses indoktrinasi disebut dapat dimulai melalui pendekatan yang bersifat persuasif.
"Admin grup secara terbuka menerima anggota baru, mengucapkan selamat datang, menanyakan masalah yang dihadapi, hingga menawarkan solusi ekstrem," ujarnya.
