KSAD Maruli Jelaskan Perbantuan TNI di Kementerian: Atas Permintaan, Koordinasi

KSAD Maruli Jelaskan Perbantuan TNI di Kementerian: Atas Permintaan, Koordinasi

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, pelaksanaan tugas perbantuan TNI kepada kementerian dan lembaga dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, termasuk di bidang ketahanan pangan.

Pernyataan itu disampaikan Maruli usai menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Hotel Aston, Jakarta Barat, Selasa (21/7).

"Itu kan semua kita terkoordinasi dengan kementerian, jadi kita sampaikan, kementerian minta tolong ke kita (TNI), kita membantu program-program yang sudah ada. Tadi saya tekankan bahwa kami di tentara tidak ada program yang ingin memiliki, tapi kami ingin mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan petani lebih baik kehidupannya," kata Maruli.

Dalam paparannya bertajuk Ketahanan Pangan dalam Perspektif Pertahanan Negara dan Ketahanan Wilayah, Maruli mengatakan ancaman terhadap suatu bangsa saat ini tidak hanya berupa ancaman militer, tetapi juga krisis pangan, perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, hingga dinamika geopolitik.

Menurutnya, ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional.

Ia mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk melihat sektor pertanian sebagai bidang yang memiliki prospek sekaligus berkontribusi terhadap masa depan bangsa.

"Saya juga ingin memotivasi mereka bahwa pertanian cukup menjanjikan sebetulnya, namun membutuhkan perjuangan cukup panjang dan juga kerja keras. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi mereka (mahasiswa)," ujarnya.

Maruli pun memaparkan sejumlah program TNI AD dalam mendukung ketahanan wilayah, termasuk pembangunan sekitar 50 desa yang dilengkapi sistem dashboard untuk memantau perkembangan setiap program secara real time guna mendukung pelaksanaan yang transparan dan akuntabel.

Ia menegaskan, TNI AD terus bersinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung ketahanan pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.