KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa pemerintah telah menangani persoalan akses di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi bahwa masyarakat membangun jembatan secara mandiri karena dinilai kurang mendapat perhatian pemerintah.
Setelah meninjau lokasi dan berdialog dengan warga, Tito memastikan informasi tersebut tidak sepenuhnya benar.
Menurut dia, jembatan yang dimaksud merupakan jembatan lama yang tidak hancur saat diterjang banjir bandang. Kerusakan justru terjadi pada tanah penyangga yang ambles sehingga membuat struktur jembatan menjadi miring dan berisiko digunakan.
Tito menjelaskan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah lebih dulu melakukan penanganan.
Namun, muncul perbedaan pandangan karena masyarakat ingin tetap menggunakan jalur tersebut, sedangkan pihak balai menilai kondisi tanah masih labil dan berpotensi membahayakan pengguna.
"Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya," ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (13/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menerima bantuan lima unit mobil ambulans dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh kemudian meminta masyarakat menggunakan jalur alternatif.
Namun, warga menilai jalur tersebut mengharuskan mereka memutar cukup jauh, ditambah kondisi jalannya berlubang. Oleh karena itu, masyarakat tetap ingin memanfaatkan jembatan lama.
Sebagai solusi sementara, warga membuat akses pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan tetap dapat melintas.
Tito menegaskan, langkah tersebut bukan berarti masyarakat membangun jembatan baru.
"Bukan masyarakat membangun jembatan ini," ujarnya.
Melalui mediasi yang dilakukan Satgas PRR, pemerintah dan masyarakat akhirnya menyepakati penggunaan jembatan lama dengan penguatan struktur sebagai solusi sementara.
Menurut Tito, kondisi jembatan sudah tidak memungkinkan untuk dipulihkan seperti semula. Oleh karena itu, jembatan hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan.
"Intinya jembatan yang (lama) ini sulit untuk dikembalikan normal lagi. Kerusakannya cukup berat," ujar Tito.
Dia menambahkan, pemerintah akan membangun jembatan baru yang lebih kokoh. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki jalur alternatif serta membangun jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026.
Tito menegaskan, persoalan yang terjadi bukan disebabkan kurangnya perhatian pemerintah, melainkan adanya perbedaan pandangan terkait aspek keselamatan penggunaan akses di lokasi terdampak bencana.
"Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak. (Tetapi) perbedaan pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," tegasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarangNikmati Fitur Lengkap KARIN dengan KOMPAS.com PLUS
Dapatkan lebih banyak kuota, pahami berita lebih cepat, dan gali konteks mendalam dari artikel KOMPAS.com.
