Berapa Gaji Dirut Kebun Binatang Surabaya Chairul Anwar? Tersangka Korupsi Pakan Satwa Rp10 M

Suara.com - Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya (KBS), Chairul Anwar, tengah menjadi sorotan publik.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Chairul Anwar sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan anggaran perusahaan yang ditaksir menimbulkan kerugian negara sekitar Rp10,2 miliar.

Penyidik mengungkap bahwa anggaran yang semestinya digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk pakan dan perawatan satwa, diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi Chairul Anwar.

Modus tersebut dilakukan dengan mencairkan dana perusahaan dan membuat dokumen pertanggungjawaban seolah-olah pengeluaran tersebut digunakan untuk operasional KBS.

Di tengah mencuatnya kasus tersebut, publik juga mulai mempertanyakan berbagai hal mengenai sosok Chairul Anwar selama memimpin Kebun Binatang Surabaya.

Salah satu yang banyak dicari adalah besaran gaji yang diterimanya saat menjabat sebagai Direktur Utama KBS periode 2016-2024, mengingat jabatan tersebut diembannya selama delapan tahun.

Lantas, Berapa Gaji Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya?

Besaran gaji Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) menjadi perhatian publik setelah mantan Dirut KBS, Chairul Anwar, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan.

Secara aturan, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tidak mencantumkan angka nominal gaji Direktur Utama.

Perda tersebut hanya mengatur bahwa direksi berhak memperoleh penghasilan yang meliputi gaji dan tunjangan, dengan besaran yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. (2) Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar 4 (empat) kali gaji pokok pegawai yang tertinggi," begitu bunyi Pasal 24 Perda tersebut.

Sementara itu, tunjangan direksi terdiri dari tunjangan istri atau suami dan anak (paling banyak 2 anak), tunjangan kesehatan, perumahan, pangan, jabatan, tunjangan pelaksana, tunjangan hari raya, dan tunjangan pajak pelaksana.

Besaran gaji dan tunjangan untuk direksi, termasuk direktur utama, ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas. Jumlahnya juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Lalu, berapa nominalnya? Jumlah pasti gaji Dirut Kebun Binatang Surabaya tidak diungkapkan secara pasti. Namun nominalnya pernah diungkap oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono.

Dalam keterangannya kepada media pada Juli 2025, Budi Leksono menyebut bahwa gaji Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya mencapai sekitar Rp41 juta per bulan.

Jumlah tersebut belum termasuk fasilitas maupun biaya perjalanan dinas yang juga menjadi sorotan dalam pembahasan efisiensi pengelolaan KBS.

Pernyataan tersebut disampaikan saat DPRD membahas rencana kenaikan harga tiket masuk Kebun Binatang Surabaya.

Menurut Budi Leksono kala itu, besarnya penghasilan direksi seharusnya diimbangi dengan peningkatan kinerja perusahaan, terutama dalam menghasilkan laba dan menyetor dividen yang lebih besar kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya maupun pihak Kebun Binatang Surabaya hingga kini belum merilis rincian resmi mengenai komponen gaji, tunjangan, maupun fasilitas yang diterima Direktur Utama seperti Chairul Anwar.

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Chairul Anwar bermula dari penyelidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap pengelolaan keuangan PD TS KBS.

Setelah mengumpulkan alat bukti, penyidik menetapkan Chairul Anwar sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PD TS KBS periode 2016–2024.

Menurut hasil penyidikan, Chairul Anwar diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan anggaran perusahaan untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan, pengeluaran fiktif, hingga kepentingan pribadi.

"Tersangka CA (Chairul Anwar) diduga menggunakan anggaran perusahaan untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan, pengeluaran fiktif, hingga kepentingan pribadi yang bersangkutan," jelas Dr. IG Punia Atmaja NR selaku Asisten Tindak Pidana Khusus, dilansir dari kejati-jatim.go.id pada Kamis, 23 Juli 2026.

Penyidik juga menduga ia memerintahkan staf di Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan dana perusahaan dan membuat dokumen pertanggungjawaban seolah-olah dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional.

Kejati Jatim mengungkapkan bahwa dugaan penyimpangan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2016 hingga 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai sekitar Rp10,2 miliar.

Selain menimbulkan kerugian negara, penyidik menilai dugaan penyalahgunaan anggaran turut berdampak pada operasional Kebun Binatang Surabaya.

Dana yang semestinya digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk perawatan dan pakan satwa, diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga memengaruhi fasilitas maupun kesejahteraan satwa di KBS.

Salah satu modus yang disorot penyidik berkaitan dengan anggaran pakan satwa. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menduga terdapat pengurangan penggunaan anggaran pakan yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, sehingga dokumen yang dibuat tidak mencerminkan kondisi penggunaan dana yang sebenarnya.

Atas dugaan tersebut, Chairul Anwar dijerat dengan Pasal 603 primair atau Pasal 604 subsidair Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk kepentingan penyidikan, Kejati Jatim menahan Chairul Anwar selama 20 hari, terhitung sejak 21 Juli hingga 9 Agustus 2026, sembari terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara tersebut.